Bahas Upah Minimum 2026, Polda Kepri Ajak Stakeholder Harmonisasi Kebijakan Pengupahan

- Penulis

Sabtu, 22 November 2025 - 06:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Barelangnews.com – Batam – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Kebijakan Pengupahan dalam rangka mewujudkan iklim kerja yang produktif dan kondusif pada tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Golden View Batam, Jumat (21/11/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Kadisnaker Provinsi Kepri Dr. H. Diky Wijaya, M.Si.Kepala BPS Provinsi Kepri Dr. Margaretha Ari Anggorowati, perwakilan Apindo, akademisi, serta unsur serikat pekerja dan serikat buruh.

Harmonisasi Pengupahan Jelang Penetapan UMP 2026

Ketua Pelaksana kegiatan, Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol. Agung Budi Leksono, S.I.K., S.H., M.Pd., menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan menyatukan pemahaman seluruh stakeholder mengenai kebijakan pengupahan. Selain itu, forum ini menjadi sarana komunikasi aktif untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang penetapan Upah Minimum Tahun 2026 di Provinsi Kepri.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pentingnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Dalam sambutannya, Kadisnaker Provinsi Kepri Dr. H. Diky Wijaya, M.Si., menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri besar seperti galangan kapal dan sektor manufaktur lainnya. Ia menilai bahwa peningkatan kualitas SDM lokal akan memperkuat posisi Kepri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:  Batam Menjadi Pemenang dalam Penganugerahan SPPG Inspiradaya 2025

Kapolda Kepri: Polri Menjaga Komunikasi dan Kondusivitas

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin dalam arahannya menyampaikan bahwa FGD ini merupakan forum strategis dalam menjaga hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri bukan untuk mengintervensi kebijakan pengupahan, melainkan memastikan proses komunikasi, negosiasi, serta penyampaian pendapat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kapolda juga menyoroti kondisi geografis Kepulauan Riau yang menyebabkan tingginya mobilitas tenaga kerja dari luar daerah. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kompetensi SDM lokal agar mampu bersaing di pasar kerja.

“Polda Kepri mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pelaku usaha yang terus menjaga stabilitas investasi dan iklim usaha di Kepri,” ujar Irjen Pol. Asep Safrudin.

Penyerahan Penghargaan dan Foto Bersama

Kegiatan FGD ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Kadisnaker Provinsi Kepri dan Kepala BPS Provinsi Kepri, diikuti sesi foto bersama seluruh peserta.

(Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel barelangnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Langkah Cepat Hanafi di Batam: 200 KTA Demokrat Dibagikan, Sembako Ramadan Disalurkan di Pulau Abang
Kasus Dugaan Korupsi Pasar Cinde Palembang, Terdakwa Titipkan Rp750 Juta untuk Pengembalian Kerugian Negara
Oknum Anggota DPRD Muara Enim Ditangkap Kejati Sumsel, Diduga Terima Gratifikasi Rp1,6 Miliar Proyek Irigasi
Resmi Jadi Kader Demokrat, M. Tongam Hanafi Sihite Sambut Langsung AHY dan Iftitah di Batam
Insiden LCT MGS di Sekupang, Perusahaan Pastikan Kooperatif dan Siap Bertanggung Jawab
Milad ke-79, HMI Tanjungpinang-Bintan Tebar Al-Qur’an untuk Siswa SD hingga SMA
Pembersihan Limbah B3 LCT MGS Terus Berjalan, Tim Ahli Lingkungan Turun ke Batam
Krisis Air Batam: IMM Kepri Tegaskan Deforestasi Ilegal Harus Ditindak, Bukan Sekadar Sholat Minta Hujan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 28 Februari 2026 - 11:30 WIB

Langkah Cepat Hanafi di Batam: 200 KTA Demokrat Dibagikan, Sembako Ramadan Disalurkan di Pulau Abang

Jumat, 20 Februari 2026 - 07:27 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Pasar Cinde Palembang, Terdakwa Titipkan Rp750 Juta untuk Pengembalian Kerugian Negara

Kamis, 19 Februari 2026 - 08:31 WIB

Oknum Anggota DPRD Muara Enim Ditangkap Kejati Sumsel, Diduga Terima Gratifikasi Rp1,6 Miliar Proyek Irigasi

Rabu, 18 Februari 2026 - 12:49 WIB

Resmi Jadi Kader Demokrat, M. Tongam Hanafi Sihite Sambut Langsung AHY dan Iftitah di Batam

Sabtu, 14 Februari 2026 - 18:10 WIB

Insiden LCT MGS di Sekupang, Perusahaan Pastikan Kooperatif dan Siap Bertanggung Jawab

Berita Terbaru