Barelangnews.com – Batam – Latihan Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak atau National Marine Pollution Exercise(Marpolex) 2025 resmi dimulai di Kota Batam. Kegiatan ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang berlangsung di Pelabuhan Bintang 99, Batuampar, Selasa (18/11/2025).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, turut menghadiri apel tersebut. Acara dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, sebagai simbol dimulainya rangkaian latihan nasional yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi pencemaran laut di Indonesia.
Latihan Marpolex 2025 melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Koarmada I/IV Batam, Kantor KSOP Khusus Batam, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, BP Batam, Pemerintah Kota Batam, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Firmansyah menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh Pemerintah Kota Batam terhadap penyelenggaraan latihan nasional tersebut. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor mengingat tingginya aktivitas pelayaran di perairan Batam yang juga diiringi potensi risiko tumpahan minyak.
“Batam dipilih sebagai pusat pelaksanaan Marpolex 2025 karena memiliki posisi yang sangat strategis. Kota ini berada pada jalur pelayaran internasional tersibuk serta berbatasan langsung dengan negara lain,” ujar Firmansyah.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, menguji efektivitas alur komando, serta menyempurnakan prosedur penanganan jika terjadi insiden pencemaran minyak di laut. Dengan demikian, langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah.
“Pemerintah Kota Batam berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan maritim. Perlindungan perairan merupakan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan ekonomi, industri, dan pariwisata daerah,” tambahnya.
Firmansyah berharap, melalui Marpolex 2025, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat pertahanan, dan pelaku usaha dapat semakin kuat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman pencemaran laut, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki intensitas lalu lintas pelayaran tinggi.
(Red).
