Barelangnews.com – Batam — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Kepulauan Riau menyoroti serius gangguan layanan air bersih yang dikelola oleh Air Batam Hilir.
Gangguan tersebut dirasakan oleh masyarakat Kota Batam, khususnya warga Tanjung Riau, dengan kondisi aliran air mati total sejak malam Minggu hingga hari ini.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, gangguan distribusi air bersih tersebut diperkirakan berlangsung hingga Kamis. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat penjelasan resmi yang transparan dari pihak Air Batam Hilir mengenai penyebab gangguan maupun kepastian waktu pemulihan layanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPD IMM Kepulauan Riau menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya komunikasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketiadaan informasi yang jelas dinilai telah menimbulkan keresahan warga serta berdampak langsung terhadap aktivitas rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat Batam.
Selain gangguan aliran air bersih, pelayanan distribusi air tangki sebagai solusi darurat juga menjadi perhatian serius.
DPD IMM Kepulauan Riau menilai mekanisme pelayanan air tangki tidak transparan dan membingungkan masyarakat, terutama dengan adanya kewajiban pembaruan permohonan setiap hari tanpa penjelasan resmi yang mudah diakses publik.
Ketua DPD IMM Kepulauan Riau, Adhanan Fadli, menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis semata.
“DPD IMM Kepulauan Riau menilai bahwa air bersih merupakan hak dasar warga Batam. Ketika layanan terhenti selama berhari-hari, pihak pengelola wajib menyampaikan informasi yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Ketidakjelasan ini justru menunjukkan lemahnya orientasi pelayanan publik,” tegas Adhanan.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan darurat seharusnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak.
“Solusi air tangki seharusnya memudahkan warga, bukan malah menambah beban dengan mekanisme yang tidak jelas. Ini menjadi catatan serius bagi DPD IMM Kepulauan Riau,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, DPD IMM Kepulauan Riau secara tegas mendesak Air Batam Hilir untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
Menyampaikan informasi resmi secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab gangguan dan estimasi waktu pemulihan layanan air bersih.
Membenahi sistem pelayanan air tangki agar transparan, terkoordinasi, dan benar-benar berpihak pada warga Batam yang terdampak.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem pelayanan air bersih guna mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.
DPD IMM Kepulauan Riau menegaskan bahwa krisis air bersih tidak boleh terus dinormalisasi. Pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keadilan sosial.
(Red)
